Kecaman tersebut diarahkan pada dugaan kegiatan yang harus segera diuji legalitas dan kebenarannya. Pertanyaan mendasar yang kini menuntut jawaban ialah siapa pemilik dan pengelola bangunan di Kuranji tersebut, dari mana sumber BBM diperoleh, apakah terdapat kegiatan penampungan atau pengolahan, bagaimana pola distribusinya, serta siapa yang bertanggung jawab atas operasionalnya. Penyebutan oknum purnawirawan Polri dalam narasi video juga harus menjadi bagian dari klarifikasi dan pendalaman. Jangan sampai nama maupun status seseorang menjadi penghalang bagi aparat untuk menelusuri fakta. Namun, keterlibatan siapa pun tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan alat bukti yang sah.
LMR-RI Komwil Sumbar menegaskan rencana membawa laporan dan materi pendukung kepada Kapolda Sumatera Barat agar dilakukan penanganan secara serius, transparan, dan profesional. Aparat diminta tidak hanya memeriksa bagian luar bangunan, tetapi juga menelusuri kemungkinan rantai pasokan, pihak pemasok, kendaraan pengangkut, dokumen transaksi, perizinan usaha, hingga pihak yang memperoleh keuntungan. Ditreskrimsus Polda Sumbar diharapkan melakukan pendalaman sesuai kewenangannya, berkoordinasi dengan instansi pengawas migas, serta memastikan apakah aktivitas di lokasi tersebut memenuhi ketentuan usaha hilir migas. Jika ditemukan bukti pelanggaran, penindakan harus menjangkau seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab, bukan sekadar berhenti pada pekerja lapangan.
Secara hukum, Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 menegaskan bahwa kegiatan usaha migas dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pasal 5 ayat (4) juga mengatur kegiatan usaha hilir yang meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Selanjutnya, Pasal 23 mengatur bahwa kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan badan usaha setelah memenuhi perizinan dan hanya digunakan sesuai peruntukannya. Pasal 23A mengatur sanksi administratif bagi kegiatan usaha hilir tanpa perizinan, berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, serta paksaan Pemerintah Pusat. Artinya, legalitas aktivitas di Kuranji harus diperiksa secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan pengakuan pihak pengelola.
Jika penyelidikan menemukan bahwa BBM yang menjadi objek kegiatan merupakan BBM bersubsidi atau BBM yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah, aparat juga wajib mendalami Pasal 55 UU Migas sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mengancam penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar. Apabila ditemukan indikasi pemalsuan BBM atau hasil olahan, Pasal 54 UU Migas juga dapat diperiksa sesuai unsur perbuatannya. Dengan demikian, jenis BBM, asal pasokan, tujuan distribusi, dan modus kegiatan harus dipastikan terlebih dahulu sebelum menentukan konstruksi pidananya. Hukum harus diterapkan berdasarkan fakta, bukan dugaan semata.
Yang tidak kalah penting, aparat perlu mengurai apakah dugaan aktivitas tersebut berdiri sendiri atau melibatkan jaringan yang lebih luas. Pemeriksaan harus diarahkan pada kemungkinan adanya pemasok tetap, penampung, pengangkut, pembeli, serta aliran transaksi. Jika ditemukan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi, persoalannya bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan berpotensi merugikan negara dan masyarakat yang berhak menerima subsidi energi. Karena itu, LMR-RI Komwil Sumbar meminta penanganan perkara ini dilakukan tanpa tebang pilih. Status sosial, jabatan terdahulu, maupun hubungan dengan pihak tertentu tidak boleh memengaruhi objektivitas pemeriksaan. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Tim investigasi menilai informasi dalam video tersebut layak ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan dan klarifikasi resmi. Namun, rekaman visual yang diterima belum dengan sendirinya membuktikan jenis BBM, proses pengolahan, legalitas usaha, ataupun keterlibatan orang yang disebut dalam narasinya. Karena itu, pihak yang disebut, pemilik bangunan, dan pengelola lokasi harus diberikan kesempatan menjelaskan duduk persoalan. Pemberitaan ini juga berpedoman pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), mengenai kewajiban pers menghormati asas praduga tak bersalah serta melayani hak jawab dan hak koreksi. Ketegasan investigasi harus berjalan beriringan dengan akurasi dan tanggung jawab jurnalistik.
Kini perhatian tertuju kepada Kapolda Sumatera Barat. Rencana LMR-RI Komwil Sumbar melaporkan persoalan ini harus menjadi pintu masuk untuk membuka fakta secara terang: siapa yang menguasai lokasi, siapa yang memasok BBM, apakah kegiatan tersebut memiliki izin, apakah ada penyimpangan distribusi, dan siapa saja yang harus dimintai pertanggungjawaban? Jangan sampai dugaan aktivitas BBM di Kuranji, Padang, hanya menjadi rekaman yang beredar tanpa tindak lanjut. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan pembiaran. LMR-RI KOMWIL SUMBAR MENGECAM KERAS DUGAAN PENYIMPANGAN INI DAN MEMINTA HUKUM DITEGAKKAN TANPA PANDANG BULU!
TIM INVESTIGASI
