SARILAMAK -- Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbanding terbalik dengan kebijakan Bupati Limapuluh Kota, H. Safni, yang memilih Riau Wisata Hati (RWH) untuk program umrah gratis mahasiswa dan tenaga pendidik. Pasalnya, berdasarkan data Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2026, RWH belum tercatat sebagai kantor cabang resmi di daerah tersebut. Di tengah keberadaan empat travel yang telah terdaftar, pilihan ini memunculkan pertanyaan serius: mengapa peluang ekonomi daerah tidak lebih dahulu diberikan kepada pelaku usaha lokal? Persoalannya bukan program umrah gratis, melainkan konsistensi kebijakan dan keberpihakan terhadap ekonomi masyarakat sendiri, Rabu (11/11/2026).
Data Kantor Kementerian Haji dan Umrah mencatat empat penyelenggara yang memiliki kantor cabang resmi di Limapuluh Kota, yakni PT Al Ahram Sarana Wisata, Amanah Digita, Seroja Era Wisata, dan Al Fajar Baladi Indonesia. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah, H. Efi Yoskar, S.Ag., M.M., menegaskan akan membentuk satuan tugas bersama kepolisian untuk menertibkan travel yang membuka cabang tanpa pelaporan resmi. Pernyataan tersebut mempertegas bahwa kepatuhan administrasi bukan persoalan sepele. Namun, muncul pertanyaan mengapa program kepala daerah justru menggunakan jasa perusahaan yang status pencatatan cabangnya masih menjadi sorotan.
Secara hukum, UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2025 mengatur perizinan PPIU dan ketentuan kantor cabang. Pasal 90 mengatur perizinan penyelenggara, sedangkan Pasal 91 mengatur pembukaan serta pelaporan kantor cabang. Karena itu, pemerintah perlu memastikan apakah RWH memiliki izin PPIU yang sah dan apakah kantor cabangnya telah memenuhi kewajiban pelaporan. Izin perusahaan pusat tidak boleh begitu saja disamakan dengan kepatuhan administrasi cabang. Kepastian hukum dan perlindungan jemaah harus menjadi prioritas, bukan sekadar formalitas.
Ketika dikonfirmasi mengenai sumber pembiayaan, apakah menggunakan APBD atau dana pribadi, Bupati Safni menjawab, "Insyaallah masih menggunakan dana pribadi." Jawaban tersebut belum menjawab pertanyaan mendasar mengenai alasan memilih RWH dibandingkan empat travel lokal yang telah terdaftar. Sekalipun menggunakan dana pribadi, keputusan seorang kepala daerah tetap layak mendapat pengawasan publik karena menyangkut keteladanan dan keberpihakan ekonomi. Terlebih, Efi Yoskar menyebut Bupati Safni telah menghibahkan lahan untuk pembangunan kantor Kementerian Haji dan Umrah. Dukungan tersebut patut diapresiasi, tetapi konsistensi kebijakan juga harus terlihat dalam pilihan yang memberi kesempatan kepada pelaku usaha daerah.
Di tengah upaya memperkuat PAD, peluang perputaran ekonomi melalui transportasi, akomodasi, konsumsi, tenaga kerja, dan jasa pendukung semestinya tidak diabaikan. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi landasan penting penguatan kesejahteraan serta kapasitas fiskal daerah. Memang, menggunakan travel lokal tidak otomatis membuat seluruh transaksi menjadi PAD. Namun, ketika usaha daerah telah memiliki legalitas dan beroperasi, pemerintah patut menjelaskan pertimbangan mengapa kesempatan tersebut tidak menjadi prioritas. Jangan sampai tuntutan membangun ekonomi lokal hanya lantang dalam pidato, tetapi tidak tercermin dalam keputusan.
Kini publik menunggu jawaban terbuka Bupati Safni: apa dasar memilih RWH, bagaimana status izin dan pelaporan cabangnya, serta apakah empat travel resmi lokal pernah diberi kesempatan? Kementerian Haji dan Umrah juga perlu menjelaskan hasil verifikasi dan langkah pengawasannya. Pers memiliki mandat kontrol sosial berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, verifikasi, dan hak jawab. Program umrah gratis tentu patut diapresiasi, tetapi niat baik tidak boleh menjadi alasan untuk menutup pertanyaan publik. Sebab, seorang kepala daerah bukan hanya dituntut mampu memberikan program bantuan, melainkan juga harus menunjukkan keberpihakan yang terukur terhadap ekonomi rakyatnya. Jika PAD diminta tumbuh, mengapa peluang usaha daerah justru menimbulkan tanda tanya?
TIM
